AS Ingatkan Laju Hubungan Kedua Korea Jangan Terlalu Cepat

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di desa perbatasan Panmunjom di Zona Demiliterisasi Jumat, 27 April 2018 © CNN via AP

Militer.or.id – Menurut laporan dari Kantor Berita Yonhap pada 28 November, Korea Utara yang dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) serta Korea Selatan yang dikenal sebagai Republik Korea (ROK) akan secara resmi memulai inspeksi jalan kereta api bersama sepanjang 1.200 km selama  18 hari dan dimulai pada 30 November 2018.

Menteri Penyatuan Korea Selatan Cho Myung-gyon berkata bahwa DPRK serta ROK akan mencapai kemakmuran melalui sistem kereta api yang saling terkait, yang pada gilirannya akan menguntungkan perdamaian regional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan pada 23 November bahwa mereka akan mengecualikan beberapa sanksi terhadap DPRK di bawah proyek perkeretaapian DPRK-ROK.

Sejumlah langkah mitigasi militer juga diambil oleh DPRK dan ROK. Pada pertengahan November, militer Korea Utara dan Korea Selatan masing-masing membongkar 10 pos garda terdepan yang terletak di Zona Demiliterisasi (DMZ) sesuai dengan Perjanjian Militer 19 September.

DK-PBB membahas sejumlah pengecualian sanksi untuk Korea Utara

Pada tanggal 30 November, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa mengingat peralatan komunikasi lama dari DPRK, maka pihak ROK telah menyediakan peralatan yang relevan kepada DPRK tanggal 29 November untuk memastikan jalur komunikasi militer yang mulus di Semenanjung Korea.

Baru-baru ini, hubungan kedua Korea telah membuat terobosan berarti dan situasi di Semenanjung Korea telah mereda. Pada 19 September, pemimpin tertinggi DPRK Kim Jong Un mengadakan pembicaraan dengan Presiden ROK, Moon Jae-in di Pyongyang, dan menandatangani Deklarasi Bersama serta mengadakan konferensi pers bersama.

Korea Utara dan Korea Selatan telah mencapai konsensus baru dan penting dalam hal meningkatkan hubungan antar kedua negara, serta mengurangi ketegangan militer di wilayah tersebut, mendorong maju denuklirisasi di Semenanjung Korea serta proses perundingan damai dan lebih lanjut akan mempromosikan rekonsiliasi dan kerjasama antara kedua negara.

Dua pemimpin Korea beserta istri di gunung Paektu © Blue House via Wikimedia Commons

Selain perjanjian untuk mengurangi konfrontasi militer di perbatasan, DPRK dan ROK juga telah lebih jauh mengklarifikasi program kerjasama khusus di masa depan dalam bidang ekonomi, pariwisata, kesehatan, budaya dan olahraga, termasuk peletakan batu pertama tahun ini dalam upaya untuk menghubungkan kereta api dan jalan melintasi perbatasan sepanjang Semenanjung Korea.

Perkembangan pesat hubungan Korea Utara dan Selatan ini ternyata telah membuat AS menjadi tidak nyaman. Bagi AS, hubungan Korea Utara dan Selatan yang erat berarti bahwa AS akan “semakin terpinggirkan” pada isu nuklir Semenanjung Korea.

Masih ada ketidakpastian hubungan AS-Korea Utara, bahkan hubungan Korea Utara-Selatan, meskipun pertemuan antara para pemimpin DPRK dan Amerika Serikat pada bulan Juni dan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke DPRK pada bulan Oktober dengan beberapa kemajuan telah dibuat.

Selain itu, DPRK dan AS saat ini telah terjebak untuk memilih mana yang harus lebih dulu dilakukan, “penghapusan sanksi AS pada DPRK” atau “pengabaian proyek nuklir oleh DPRK”.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo © Gage Skidmore via Wikimedia Commons

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo secara terbuka memperingatkan pada konferensi pers sesi pertama kelompok kerja Korea Selatan-AS pada tanggal 20 November bahwa pengembangan hubungan kedua Korea tidak boleh terlalu cepat.

“Kami telah menyatakan dengan jelas kepada Korea Selatan bahwa Amerika berharap untuk memastikan perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea, yang seharusnya tidak tertinggal dari perkembangan hubungan antar kedua Korea”, kata Pompeo pada 21 Nopember silam.

Selain itu, DK-PBB berencana untuk mengadakan pertemuan tahunan kelima tentang masalah hak asasi manusia Korea Utara pada bulan Desember yang didorong oleh AS, yang telah memicu ketidakpuasan dari Korea Utara.

Perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB mengirim surat kepada semua anggota Dewan Keamanan PBB kecuali AS, menyerukan kepada negara-negara anggota DK-PBB untuk memberikan suara menentang penyelenggaraan pertemuan itu, dan mengekspresikan kekagetan dan kekecewaan atas “keinginan menyimpang dari Dewan Keamanan PBB”.

Tentunya, dibawah tren pencarian keamanan dan stabilitas serta kerjasama yang saling menguntungkan, situasi di Semenanjung Korea sedang mereda. DPRK dan ROK sekali lagi meluncurkan pemeriksaan stasiun kereta api untuk mempromosikan kerjasama ekonomi yang lebih luas di luar sanksi.